Pacitan-. kamis 26 Nopember 2015 pukul 09.30 Wib di Hotel Graha Prima telah dilaksanakan kegiat an Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015. dalam acar tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu RI pusat Sdri Endang Ningtyas, Ketua Bawaslu Prov Jawa Timur Sdr. Sugiyanto & anggotanya, Ketua Panwascab Pacitan Sdr Berty Stefanus & anggota, Ketua KPUD Pacitan, Forkopimda, perguran tinggi dan BEM, Para Guru, dosen dan Ormas.
Dalam sambutannya Ketua Panwascab Pacitan Sdr. Berty Stefanus engucapkan terima kasih kepada undangan yg hadir. Mengundang stakeholders agar membuat Pilkada Pacitan Jujur, adil dan ber integritas. Kegiatan dilanjutkan Sambutan Banwaslu RI sdri Endang Ningtyas mengatakan sosialisasi ini luar biasa dihadiri seluruh elemen masyarakat dan Banwaslu RI mempunyai program di 100 daerah yg melaksanakan Pilkada. Ke depan bisa saja pengawasan pemilu bergeser akan diserahkan kepada masyarakat dan sudah mendapat respon dr masyarakat. Berhasil tidak nya Pilkada tergantung kita. Banyak harapan yg disampaikan kepada Pengawas Pemilu maunya semua masalah diselesaikan oleh Panwaslu namun apa daya sudah dibatasi oleh UU yg mengatur. Supaya memahami kinerja Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Saya mendapat laporan kab Pacitan termasuk kondusif minim pelanggaran bisa dikatakan zero pelanggaran. Mari kita ciptakan sadar hukum dan suasana Pilkada yg damai. Dari tim kampanye tlg disiapkan saksi di TPS (Panitia kampanye) yg bertugas di TPS. Dari seluruh saksi diharapkan ilmunya sama agar dlm pelaksanaan tugas tidak terjadi kekeliruan. Untuk yg punya Hak Pokok diharapkan seluruhnya hadir di TPS. Sampai hari ini belum ada di pacitan permasalahan sampai ke MK. INTEGRITAS ini syarat yg mutlak baik KPU & PANWAS. integritas itu seperti gunung yg tidak bisa digeser.
Integritas lebih bagus dibanding orang yang pintar tapi tidak punya integritas. Ini untuk menjaga marwah KPU & PANWAS. Kalo terbukti melakukan pelanggaran maka akan di pecat, namun kalo tidak terbukti maka di rehabilitasi nama baiknya. Sebaiknya integritas itu juga dimiliki paslon & partai politik pendukungnya, Imbuhnya. Yang kita ingatkan terkait kampanye dari sisi regulasi banyak kelemahannya. Politik uang kata Bpk kapolri dalam rakernas bisa dimasukan ke hukum Pidana umum terkait politik uang. Yang terakhir hak politik PNS, TNI POLRI banyak pihak yg berusaha menarik untuk mendukung bilamana menang akan mendapatkan promosi jabatan. contoh ada bukti kades dan camat yang membungkus sembako untuk dukungan Pilkada sudah mendapatkan hukum percobaan 2 bulan.
Hingga kegiatan berlangsung mendapatkan pengamanan dari personel POlres Pacitan baik terbuka maupun tertutup. (hr)